Mazhab_dalam_filsafat_hukum

Tanggal 7 Nopember 2012

Materi Kuliah Filsafat Hukum

Dosen Pengasuh Erli salia, SH., MH

Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

MAZHAB-MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM

Tujuan di buat mazhab untuk menyederhanakan dalam filsafat/teori hukum

F.S.G. Northrop mengemukakan aliran/madzab hukum sebagai berikut :

1.       Legal Positivism / Hukum positif

2.       Legal Realism

3.       Kelsenian Ethical Jurisprudence

4.       Sociological Jurisprudence

5.       Naturalistic Jurisprudence

Tesa (tise)    = Hukum alam, Universal Abadi, berlaku dimana dan kapan saja

Antitesa        = Hukum sejarah : hukum tidak di buat, hukum lahir bersama masyarakat, hukum berubah apabila masyarakat berubah

Sintesa           = Hukum positiv; hukum dibuat dan berlaku pada waktu tertentu. Lahir karena masyarakat punya teritori maka perlu hukum positiv.

“doktrin legisten/legisme” ; hukum indentik dengan undang-undang tidak ada hukm selain undang-undang doktrin ini lahir sebelum hukum positiv: terpengaruh dari sistem hukum eropa continental, hukum perdata romawi bersifat administratif jadi selalu tertulis.

Sistem anglo saxon tidak tertulis bersifat preseden.

“teori konstitusi”

1.       Tertulis -> undang-undang

2.       Tidak tertulis -> konvensi (kebiasaan terus menerus diakui sebagai hukum) terpengaruh dari inggris -> konstitusi tidak tertulis -> non-dokuntary (konstitusi dalam satu naskah)

1.       Legal Positivism / Hukum positif

Hukum dibuat dan berlaku pada waktu tertentu.

Syarat berlaku :

1.       Materiil ->hukum sesuai kebutuhan / aspirasi (substansi) ->mengandung nilai filosofis, yuridis dan sosiologis.

2.       Formiil ->dibuat oleh lembagah yang syah

Legal Positivism / Hukum positif ada dua aliran :

1.       Hans kalsen -> murni persoalaan etis/yuridis tidak dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi dan budaya

2.       John austin -> hukum positif harus mengandung 4 unsur

1)      Perintah -> perintah dari penguasa (penguasa dapat melaksanakan hukum karena mempunyai autoriti / kewenangan.

Autoriti beda dengan power ( autoriti = kewenangan; power= kekuasaan)

“teori kewenangan” :

1.       Atributif

2.       Delegatif

3.       mandat

2)      Sanksi -> sesuatu yang dibebankan kepada pelanggar hukum

3)      Kewajiban -> tugas (keharusan -> imperatif)

4)      Kedaulatan ->kekuasaan hukum tertinggi (tergantung di tangan siapa, rajau atau rakyat)

Sifat kedaulatan :

1.       Asli

2.       Tidak terbagi/utuh